Sudjatmiko: Patok DAS dan Pengerukan Sungai Solusi Atasi Banjir di Kalimantan barat

08-12-2024 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, saat mengikuti Kunker Reses di Pontianak, Kalimantan Barat. Foto: Aaron/vel

PARLEMENTARIA, Pontianak - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menyoroti sejumlah permasalahan infrastruktur dan dampak banjir yang melanda Kalimantan Barat. Salah satu fokus utama adalah dampak pendangkalan sungai yang menyebabkan banjir di beberapa wilayah.

 

"Pendangkalan sungai ini mengurangi lebar dan kedalaman aliran sungai, sehingga memperparah banjir. Dalam Daerah Aliran Sungai (DAS), perlu ada langkah permanen seperti pemasangan patok untuk mencegah pembangunan di sekitar DAS. Selain itu, elevasi tanah yang rendah juga menjadi faktor risiko," ujar Sudjatmiko saat diwawancarai Parlementaria usai melakukan Kunker Reses di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (6/12/2024).

 

Sudjatmiko menambahkan, upaya permanen harus dilakukan untuk meminimalkan dampak banjir, termasuk menjaga fungsi DAS dan memperhatikan perubahan peruntukan lahan di wilayah hulu yang berpengaruh ke hilir.

 

"Penanganan sementara seperti yang dilakukan Basarnas perlu dilengkapi dengan solusi permanen agar banjir tidak terus berulang," imbuhnya.

 

Selain itu, Legislator Fraksi PKB itu juga menyoroti pendangkalan di Pelabuhan Dwikora Pontianak yang mempersulit aktivitas pelayaran.

 

"Kedalaman awalnya -6 meter, sekarang hanya -3 hingga -3,5 meter. Ini membuat kapal sulit bersandar saat air surut dan disarankan untuk dilakukan pengerukan permanen atau Pembangunan Kanal untuk mengatasi masalah tersebut," ungkapnya.

 

Terkait pengembangan Pelabuhan Kijing sebagai pengganti Dwikora, Sudjatmiko menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilan proyek infrastruktur seperti jalan tol penunjang. "Pelabuhan Kijing yang benar-benar berada di laut diharapkan mampu mengatasi kendala yang selama ini dialami di Pelabuhan Pontianak," tutupnya.

 

Komisi V juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur, termasuk jalan tol yang dapat mendukung mobilisasi penumpang dan barang. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan perekonomian Kalimantan Barat semakin berkembang. (aar/rdn)

BERITA TERKAIT
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...
Terima Audiensi DPRD Sumut, Lokot Nasution: Ini Hajat Hidup Orang Banyak
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Lokot Nasution menerima kunjungan dari Komisi D DPRD Sumatera Utara pada...